Home » , , » PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN KORUPSI

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN KORUPSI


Oleh : Rajman, S.Pd

Pengantar
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang dihuni oleh berbagai suku dan ragam budaya, serta dikaruniai kekayaa alam yang melimpah. Akan tetapi dengan kekayaan yang begitu besar, ternyata tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat bahkan yang lebih parahnya hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan dari hasil kekayaan yang begitu besar di negara ini. Salah satu hal yang menyebabkan perkara ini adalah tak lain korupsi.
Korupsi merupakan permasalahan bangsa ini yang tak pernah kunjung selesai bahkan terus mengakar dan membudaya serta tersistematis yang bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan tatanan budaya bangsa yang jujur dan santun. Di setiap tahunnya, korupsi telah mengalami transformasi baik segi kerugian negara maupun modus operandinya, sehingga untuk menegah dan membertas budaya korupsi yang telah menggerogoti bangsa ini harus dengan melibatkan berbagai komponen. Salah satu komponen terpenting yaitu peran serta masyarakat.

Peran Masyarakat dalam Pencegahan Dan Pemberatasan Korupsi
Salah satu masalah mengapa korupsi di Negara ini terus saja berlanjut, karena  korupsi dianggap hal biasa ditengah-tengah  masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korpupsi. Oleh karena itu masyarakat harus mengambil peran ini. Adapaun peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.        Edukasi
Budaya korupsi yang telah mengakar ditengah-tengah  masyarakat harus dihilangkan agar korupsi tidak terus berkembang, hal ini dapat dilakukan melalui proses edukasi yang benar oleh masyarakat itu sendiri. Proses edukasi diharapkan dapat meminimaslisir atau bahkan memutus rantai kuropsi yang telah mengakar ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai kesadaran kepada masyarakat yang lain yang masih belum faham ataupun masih menganggap korupsi itu hal biasa. Eduksai tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dimulai dari lingkungan masayarakat terkecil yaitu keluarga. Dalam prosesnya, dapat ditanamkan nilai-nilai (norma) yang ada di masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan serta tak lupa menanamkan budaya malu yaitu malu apabila melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi benih-benih korupsi. Hal ini dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada disekitar, misalnya tidak bolos saat sekolah, tidak menyontek, melakukan perbuatan tanpa meminta imbalan dan lain-lain. Begitupun di masyarakat yang lebih besar, banyak hal-hal yang bisa di tanamkan ditengah-tengah masyrakat. Sehingga output dari proses edukasi dapat dilihat berupa :
a.       Adanya kesadaran tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi
b.      Terciptanya rasa tanggung jawab.
c.       Hilangnya rasa acuh tak acuh.
d.      Terciptanya kontrol sosial.
e.       Timbulnya keinginan masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan.
f.       Timbulnya kerjasama yang sinergis antar masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2.        Pengawasan
Jika telah tercipta kesadaran ditengah-tangah masyarakat tentang korupsi, maka pengawasan korupsipun akan menjadi menjadi lebih mudah, ibarat “bau bangkai yang terus terendus” yaitu apabila ada benih-benih korupsi yang akan terjadi maka akan mudah dirasakan. Adapun bentuk peran masyarakat dibidang pengawasan yaitu :
a.         Kontrol sosial
Benih-benih korupsi ataupun korupsi yang telah terjadi, dapat diawasi dengan kontrol sosial yaitu pengontrolan secara sosial oleh kalangan masayarakt melalui norma-norma yang ada.
b.         Kontrol kebijakan
Masyakat dapat mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pihak terkait dengan cara ikut terlibat dalam setiap proses pembuatan kebijakan.
c.         Kontrol manajerial
Kontrol manajerial dimaksudakan agar masayarakat bersama-sama dalam mengawasi manajerial setiap kebijakan yang telah dibuat, karena terkadang korupsi banyak lahir dari hal-hal manajerial.
d.        Kontrol opini
Opini yang berkembang diengah-tengah masyarakat akan bisa mempenngaruhi masyarakat lain, oleh karena itu agar kiranya masayrakat harus peka terhadap opini yang berkembang, misalnya opini tentang suap-menyuap masuk PNS, masuk sekolah, pengurusan admininistrasi di birokrasi dan lain-lain. dalam hal ini masayarakat dapat melakukan proses edukasi opini sehingga tercipta opini yang sehat dan adanya kesadaran tentang korupsi.
Selain itu masayarakat dapat pula mengembangakan opini dengan berbagai cara, baik itu melalui lisan, workshop, diskusi, peran aktif di media massa dan masih banyak cara-cara lain maupun sarana lain yang dapat digunakan untuk menyebarkan opini tentang korupsi.
e.         Kemitraan
Masayarakat dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terutama membuat program-program yang berkesinambungan tentang pencegaan dan pemberantasan korupsi
f.          Informan
Peran masyarakat telah tertian didalam dalam UU No. 31 tahun 1999 pasal 41 dan 42 yang salah satu isinya memberikan hak kepada masayakat untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi. Oleh karena itu sebagai masyarakat yang aktif, maka tugas sebagai seorang informan sangat penting.
g.         Konsultan
Masyarakat dapat memberikan konsultasi kepada masayarakat yang lain yang belum paham mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi serta bahaya laten korupsi
h.         Pengaduan
Selain peran-peran yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat dapat juga berperan dalam upaya menerima aduan dari masayrakat yang lain serta menyampaikan aduanya kepada pihak berwenang.
i.           Advokasi
Dan yang terakhir, masayarakat dapat memberikan perlindungan terhadap masayarakat yang  atas informasi yang diberikan.

3.        Sanksi
Masyarakat berperan penting dalam menempatkan posisi koruptor ditengah-tengah mereka. Pemahaman masyarat yang benar tentang korupsi, dapat menempatkan posisi koruptor berada dalam tatanan yang paling rendah. Yang dimaksud dengan sanksi dari masyrakat terhadap bentuk-bentuk korupsi maupun koruptor  yaitu dapat berupa sanksi sosial, dimana para koruptor mendapat status sosial rendah, dikucilkan, dan tidak bisa mengkses hak-haknya secara penuh., sehingga dapat menjadi efek jera terhadap para pelaku korupsi, walaupun hal ini diskriminatif dan melanggar HAM, akan tetapi jika dibandingkan apa yang telah mereka lakukan, sanksi dari masyarakat ini tidak sebanding.

4.        Masyarakat percontohan
Apabila semua terlaksana dengan baik, maka masayarakat dapat mengembangkan proyek percontohan, yaitu adanya suatu daerah yang di dalamnya telah betul-betul terlepas dari nilai-nilai korupsi, sehingga dapat dijadikan percontohan untuk daerah yang lain.

Penutup
Korupsi merupakan permasalahan bangsa yang besar sehingga menjadi tanggung jawab bagi seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mengambil peran yang serius agar bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, sehingga negara ini betul-betul bebas dari korupsi.

0 komentar:

Post a Comment